Beberapa pekan terakhir, polemik pengelolaan parkir di Pelabuhan
Karimun menjadi perbincangan hangat. Kritik tajam dari DPRD
Karimun, keluhan warga soal antrean panjang, hingga perdebatan di media
lokal seolah menempatkan isu ini sebagai konflik antara legislator dan
pengelola.
Namun jika ditarik lebih dalam, persoalan parkir pelabuhan
Karimun sesungguhnya bukan soal siapa yang mengelola atau berapa tarif yang
dikenakan. Masalah utamanya adalah apakah sistem parkir yang diterapkan
benar-benar sesuai dengan karakter pelabuhan.
Pelabuhan Bukan Area Parkir Biasa
Pelabuhan memiliki sifat yang unik dan tidak bisa disamakan
dengan rumah sakit, pasar, atau perkantoran. Di pelabuhan, arus kendaraan
datang secara bersamaan dan masif ketika kapal sandar atau
akan berangkat. Toleransi terhadap antrean pun sangat rendah, karena
keterlambatan sedikit saja bisa berdampak panjang.
Ketika sistem parkir yang digunakan tidak dirancang untuk
lonjakan seperti ini, maka masalah pasti muncul. Antrean kendaraan mengular,
emosi pengguna meningkat, dan akhirnya kebijakan yang niatnya menata justru
dipersepsikan menyulitkan.
Kritik DPRD Perlu Dilihat sebagai Alarm
Dalam konteks ini, kritik DPRD Karimun seharusnya dibaca
sebagai alarm kebijakan, bukan sekadar tekanan politik. DPRD
menyoroti kesiapan lapangan karena merekalah yang menerima langsung keluhan
masyarakat.
Pelabuhan adalah wajah daerah. Jika di sana muncul kesan
semrawut dan tidak nyaman, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah
ikut tergerus. Karena itu, wajar jika DPRD bersikap lebih keras dibandingkan
sektor lain yang dampaknya tidak sebesar pelabuhan.
Gate Parkir Lambat: Sumber Masalah yang Sering Diabaikan
Salah satu aspek yang jarang dibahas secara terbuka
adalah kecepatan gate parkir. Banyak pihak mengira antrean panjang
disebabkan oleh petugas atau pengguna yang tidak tertib. Padahal, dalam banyak
kasus, sumber masalahnya justru ada pada teknologi yang dipilih.
Di kawasan pelabuhan, gate parkir idealnya memiliki waktu
buka–tutup maksimal 1 detik. Jika gate membutuhkan 3–5 detik untuk
satu kendaraan, maka antrean adalah keniscayaan, seberapa rapi pun
pengaturannya.
Penghematan investasi dengan memilih gate kelas ringan atau
standar justru memindahkan beban ke masyarakat: waktu terbuang, kemacetan, dan
ketidaknyamanan.
Membandingkan Pendekatan yang Ada
Model parkir konvensional atau semi-manual mungkin masih
cocok untuk fasilitas umum tertentu. Namun untuk pelabuhan, pendekatan ini
kerap gagal. Bahkan gate otomatis standar pun sering tidak cukup cepat
menghadapi lonjakan kendaraan.
Pelabuhan membutuhkan sistem parkir berkecepatan
tinggi, dengan gate heavy duty, sensor responsif, serta fleksibilitas
operasional—misalnya membuka gate penuh saat jam puncak dan melakukan validasi
di area dalam.
Solusi Bukan Ganti Orang, tapi Ganti Pendekatan
Polemik parkir pelabuhan Karimun berpotensi berulang jika
solusi yang ditempuh hanya bersifat administratif, seperti mengganti pengelola
atau menurunkan tarif. Tanpa perubahan pendekatan sistem, masalah antrean akan
tetap ada.
Solusi yang lebih relevan justru terletak pada:
- pemilihan
teknologi gate yang sesuai karakter pelabuhan,
- desain
alur kendaraan yang jelas,
- serta
kebijakan operasional yang adaptif saat lonjakan terjadi.
DPRD dan Pengelola Seharusnya Bertemu di Titik Solusi
Dalam situasi ini, DPRD dan pengelola sebenarnya tidak perlu
berhadap-hadapan. Keduanya bisa bertemu di satu titik: mencari sistem
yang paling tepat untuk kepentingan publik.
Kritik DPRD dapat menjadi dasar evaluasi teknis, sementara
pengelola dapat menjadikannya momentum untuk memperbaiki desain sistem dan
investasi teknologi.
Penutup
Polemik parkir Pelabuhan Karimun memberi pelajaran penting:
modernisasi layanan publik tidak cukup dengan niat baik dan aturan
administratif. Ia membutuhkan pemahaman karakter lokasi dan keberanian
memilih teknologi yang tepat.
Jika sistem Palang Parkir dan sistem parkir digital terbaik disesuaikan dengan realitas
pelabuhan—cepat, adaptif, dan manusiawi—maka antrean akan berkurang, keluhan
mereda, dan kepercayaan publik kembali tumbuh. Dalam konteks ini, kritik DPRD
bukan hambatan, melainkan peluang untuk berbenah.
Catatan penulis:
Tulisan ini merupakan opini berbasis pengamatan kebijakan publik dan dinamika
layanan parkir di kawasan transportasi, ditujukan untuk mendorong solusi yang
lebih tepat dan berkelanjutan.
